FAQContact Us
Logo
POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT

Profil PPID




1. Latar Belakang PPID Poltekpel Sumbar


Sejak Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara
efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu
langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam
mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat
merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama
mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan
Publik.


Keterbukaan informasi
adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim
transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat
untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan
perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap
lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip
good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.


Sejalan dengan amanah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Kementerian Perhubungan telah melakukan beberapa upaya menyelaraskan aspek
legal dengan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 46 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan.


Dalam pelaksanaan
keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran PPID di Poltekpel Sumbar
berevolusi untuk menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi
pada pelayanan rakyat. Hal ini sejalan dengan pemenuhan hak memperoleh
informasi publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan
keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara
demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik.


Berdasarkan SK.1770 / I /
POLTEKPEL.SBR-2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana UPT Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, dalam melaksanakan tugasnya
berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar
Operasional dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.




























2. Visi dan Misi


Visi
Terwujudnya layanan informasi publik yang  profesional, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam  penyelenggaraan  pembangunan sektor  transportasi
1Layanan Informasi Publik

Suatu usaha untuk memberikan informasi publik sesuai Undang- Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;

2Profesional

Memiliki komitmen untuk senantiasa meningkatkan layanan informasi publik;

3Transparan

Memberikan akses seluar-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana;

4Akuntabel

Pengelolaan informasi dan dokumentasi dilakukan dengan prinsip good governance (tata kelola  pemerintahan yang baik);

5Peran Aktif  Masyarakat

Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif  dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan  maupun  pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan sektor transportasi;

Misi
1Menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2Meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
3Meningkatkan profesionalisme SDM layanan  informasi publik;
4Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik;
5Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses dan bersifat desentralisasi;







3. Moto Pelayanan 

Poltekpel Sumbar melayani dengan :

PRIMA “Profesional, Ramah, Ikhlas, Mudah, dan Akuntabel”





4. Tugas dan Fungsi

  1. Melakukan pengelolaan informasi publik;

  2. Menyampaikan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

  3. Melakukan pemutakhiran dalam pengelolaan maupun pengembangan digital;

  4. Menyediakan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan pelayanan informasi.






    5.Struktur PPID 













    Profil PPID

    See More

    Informasi Terkini

    See More
    POLTEKPEL SUMBAR MENUJU WBK & WBBM
    KALENDER DIKLAT PELAUT 2019
    Pengumuman DPM dan Formulir DPM - 2018
    PENGUMUMAN DIKLAT PENINGKATAN V 2018
    QUISIONER PELAKSANAAN DIKLAT